SAMARINDA, INFOBATIWAKKAL.ID – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-79 pada 1 Juli 2025 dinilai sebagai momentum penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), khususnya dalam penegakan hak-hak sipil dan demokrasi.
Ketua Umum Badko Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kalimantan Timur-Kalimantan Utara, Ashan Putra Pradana, menyoroti masih adanya tindakan represif oleh aparat dalam menangani demonstrasi dan aktivitas sipil lainnya.
“Masih ada tindakan represif oleh oknum aparat dalam berbagai aksi penyampaian pendapat di muka umum. Ini bukan soal citra semata, tapi menyangkut komitmen terhadap demokrasi dan perlindungan hak-hak sipil,” ujar Ashan kepada media, Selasa (1/7/2025).
Ashan menyatakan, semangat peringatan HUT Bhayangkara seharusnya tidak hanya dimaknai dalam bentuk seremoni dan pujian, tetapi juga sebagai ajang refleksi terhadap berbagai persoalan yang masih melekat pada institusi kepolisian.
Ia menilai bahwa sejumlah insiden dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan sebagian aparat masih mengedepankan pendekatan kekuatan ketimbang persuasif. Hal ini, menurut dia, bertentangan dengan semangat reformasi Polri yang digaungkan pemerintah sejak era reformasi.
“Reformasi Polri jangan hanya jadi slogan. Kita ingin melihat perubahan nyata, termasuk dalam penanganan terhadap mahasiswa, buruh, hingga masyarakat adat yang kerap menjadi korban tindakan berlebihan aparat,” tegasnya.
Ashan juga menyampaikan bahwa HMI sebagai organisasi kemahasiswaan memiliki tanggung jawab moral untuk terus mengawal proses reformasi institusi kepolisian. Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat sipil turut aktif mendorong perubahan yang berorientasi pada pelayanan dan perlindungan kepada rakyat.
“Momentum HUT Bhayangkara ke-79 ini harus dimanfaatkan untuk mengevaluasi kinerja Polri, bukan hanya dalam pemberantasan kriminalitas, tetapi juga dalam penghormatan terhadap demokrasi dan kebebasan berekspresi,” ujarnya.
Ia berharap, ke depan Polri dapat benar-benar menjadi institusi yang dicintai masyarakat karena sikap humanis dan keadilannya, bukan ditakuti karena pendekatan kekuasaan yang represif.
“Polri harus menjadi mitra rakyat, bukan lawan. Kita butuh aparat yang berpihak pada keadilan dan kebenaran, bukan yang justru menjadi alat kekuasaan,” tutupnya.(mal)
