TANJUNG REDEB, INFOBATIWAKKAL.ID – Pemerintah Kabupaten Berau bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMK) terus mendorong percepatan peningkatan status desa. Upaya ini dilakukan dengan mengimplementasikan sistem penilaian baru, yakni Indeks Desa (ID), yang kini menggantikan Indeks Desa Membangun (IDM).
Kepala DPMK Provinsi Kalimantan Timur, Puguh Harjanto, mengatakan bahwa transisi dari IDM ke ID membawa tantangan baru karena adanya penambahan indikator penilaian. “Indeks Desa kini memiliki enam dimensi dan 48 indikator. Parameter ini memang lebih kompleks, tetapi secara substansi tidak jauh berbeda dengan IDM. Kalau datanya dikurasi dan diinput dengan benar, saya yakin banyak desa bisa naik status,” kata Puguh saat ditemui di Tanjung Redeb.
Ia menyebutkan, target tahun ini adalah menaikkan status 25 desa dari berkembang menjadi desa maju. “Capaian kita saat ini sudah mendekati target. Ini tentu jadi sinyal positif bahwa sistem ini bisa diadopsi dengan baik,” ujarnya.
Menurut Puguh, desa saat ini memiliki sumber pembiayaan yang cukup besar, mulai dari dana desa hingga berbagai bentuk bantuan dari provinsi dan kabupaten. “Dengan anggaran yang ada, kami berharap desa bisa menyusun program berbasis data, bukan hanya asumsi. Ini penting agar pembangunan bisa lebih terarah dan berdampak,” tegasnya.
Ia juga menegaskan pentingnya peran kepala kampung dalam proses pembangunan. “Kepala kampung harus bisa jadi motor penggerak di desa. Mereka yang akan memastikan arah pembangunan tetap konsisten dan berkelanjutan,” ujar Puguh.
Senada dengan hal itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, Muhammad Said, menilai bahwa kampung adalah ujung tombak pembangunan daerah. Karena itu, implementasi ID menjadi salah satu program strategis yang terus didorong Pemkab Berau.
“ID ini tidak hanya melihat aspek ekonomi, tapi juga sosial, lingkungan, pelayanan publik, hingga kebencanaan. Jadi jauh lebih luas cakupannya dibandingkan IDM,” kata Said.
Ia menjelaskan, berdasarkan IDM 2024, Kabupaten Berau memiliki 19 kampung berstatus mandiri, 42 kampung maju, dan 39 kampung berkembang. Namun dengan sistem ID yang baru, status tersebut bisa saja berubah karena kompleksitas indikator yang meningkat.
“Dengan 100 kampung yang tersebar di wilayah geografis yang menantang, kita tidak bisa kerja sendiri-sendiri. Butuh sinergi dari semua pihak, mulai dari kepala kampung, operator data, camat, pendamping desa, hingga OPD teknis,” ujarnya.
Said juga menekankan perlunya inovasi dan kerja sama lintas sektor agar hambatan akses, infrastruktur, dan keterbatasan SDM di desa bisa diatasi. “Kalau kita semua bergerak bersama, saya yakin kampung-kampung di Berau bisa menjadi lebih mandiri dan sejahtera,” pungkasnya.
