TANJUNG REDEB, INFOBATIWAKKAL.ID — Polemik rencana penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIPER) dengan Universitas Muhammadiyah Berau (UMB) terus menjadi sorotan DPRD Berau. Para anggota dewan menyebut, masalah ini dipicu oleh kurangnya komunikasi antara pengurus kampus dengan dosen dan mahasiswa.
“Yang kami lihat, akar masalahnya adalah kurang transparansi dari pengurus kampus STIPER. Ada kesan keputusan merger ini diambil sepihak tanpa melibatkan dosen dan mahasiswa,” kata anggota DPRD Berau, Ahmad Rifai, Senin (6/6/2025).
Rifai menambahkan, tujuan sebenarnya dari semua pihak, baik pengurus maupun mahasiswa, adalah menyelamatkan keberadaan STIPER. Namun, ia menegaskan, penyelesaian masalah ini seharusnya dilakukan secara internal tanpa melibatkan pemerintah daerah, karena perguruan tinggi bersifat otonom.
“Kampus ini sudah berdiri sejak 2004 dan memiliki aset, dosen, serta mahasiswa. Harusnya ada jalan lain selain merger,” ujar anggota DPRD Berau, Agus Uriansyah.
Menurut Agus, masalah yang terjadi mencerminkan perlunya dialog mendalam antara pengurus, dosen, dan mahasiswa untuk mencari solusi terbaik.
Hal senada disampaikan anggota DPRD Berau lainnya, Sakirman. Ia menilai keberadaan STIPER sangat penting sebagai bagian dari upaya mendukung program ketahanan pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
“Mahasiswa STIPER berpotensi menjadi SDM unggul di bidang pertanian. Kalau kampus ini bisa dipertahankan, tentu akan lebih baik untuk mendukung ketahanan pangan di masa depan,” ujarnya.
Sementara itu, Abdul Waris, anggota DPRD Berau lainnya, menyarankan agar tim yang telah dibentuk sebelumnya melanjutkan kajian untuk memetakan kondisi STIPER secara menyeluruh.
“Dari hasil kajian itu nanti kita akan tahu apakah STIPER masih mampu berdiri sendiri atau tidak. Jika tidak, barulah merger dijadikan opsi terakhir,” tegas Waris.
Wakil Ketua I DPRD Berau, Subroto, menekankan pentingnya mempertimbangkan berbagai aspek sebelum keputusan merger diambil, termasuk dampak terhadap akreditasi, dosen, dan mahasiswa.
“Idealisme memang penting, tapi harus realistis juga. Kita tunggu hasil kajian yang komprehensif sesuai kesepakatan RDP,” kata Subroto.
Subroto menutup pembahasan dengan harapan agar semua pihak terlibat dapat bersinergi untuk menemukan solusi terbaik tanpa merugikan pihak mana pun. (Mal)